Mikrotv.ID, Sintang, Kalbar – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kayan Hilir berkumpul di depan kantor Kejaksaan Negeri Sintang.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kayan Hilir menggelar aksi damai di Kejaksaan Negeri Sintang, Kalimantan Barat, pada Kamis siang, 22 Agustus 2024.
Aksi ini dipicu oleh dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa atau ADD tahun anggaran 2022 hingga 2023 yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentunai, Kecamatan Kayan Hilir.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mentunai, Taher, memberikan pernyataan di depan para awak media usai audensi bersama Kejari Sintang dan perwakilan Pemkab Sintang.
Ketua BPD Mentunai, Taher, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Kejari Sintang adalah untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum terkait laporan warga mengenai dugaan korupsi oleh Kepala Desa.
Awalnya, warga Desa Mentunai berencana menggelar aksi di depan gedung Kejari, namun aksi tersebut berubah menjadi dialog interaktif yang diwakili oleh 15 orang perwakilan warga.
Pertemuan Warga Dengan Pihak Kejari Sintang
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Sintang dan instansi terkait berjanji akan segera menindaklanjuti kasus ini, terutama terkait penonaktifan Kepala Desa dari jabatannya.
Hingga saat ini, kantor Desa Mentunai masih disegel oleh warga, yang menyebabkan pelayanan di desa terhenti.
Kasi Intel Kejari Sintang, Deni Susanto, Memberikan Keterangan Pers
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sintang, Deni Susanto, menjelaskan bahwa kejaksaan sebelumnya telah menerima pengaduan dari warga dan segera berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang.
Langkah ini dilakukan sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Penanganan Laporan atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Mentunai di Depan Kantor Desa
Sebelumnya, puluhan warga Desa Mentunai juga telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa pada akhir Mei lalu.
Mereka mendesak agar Kepala Desa Mentunai, Aloisius, segera diberhentikan dari jabatannya setelah hasil audit Inspektorat menunjukkan adanya dana desa sebesar 592 juta rupiah yang belum dikembalikan.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka segel kantor desa sampai tuntutan untuk memberhentikan Kepala Desa dipenuhi.***
