Sukodono Membara !! Polemik Tahapan Pengisian Perangkat Desa makin memanas, Ketua Panitia nyatakan Peserta Calon Perades Berangkat Dengan Biaya Mandiri.

DEMAK – Proses Pengisian Perangkat Desa (Perades) Sukodono, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak kembali memicu polemik panas. Suasana sosialisasi pada Jumat (15/05/2026) yang semula tenang berubah menjadi banjir interupsi dan ketegangan massal akibat keputusan sepihak panitia yang dinilai janggal dan tidak transparan.
Hujan Interupsi: Mengapa Harus ke Cirebon?
Ketegangan bermula saat Sekretaris Panitia, Muhammad Adib, mengumumkan lokasi ujian tertulis di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Jawa Barat. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para calon dan keluarga peserta karena beberapa alasan krusial:

Abaikan Protes: Surat keberatan resmi dari peserta terkait faktor jarak dan keselamatan sama sekali tidak direspons panitia.
Kejanggalan MoU: Panitia dituding sengaja mengabaikan puluhan universitas ternama berakreditasi A di Jawa Tengah yang memiliki laboratorium komputer memadai.
Kritik Keluarga: Faozi, perwakilan keluarga peserta, mempertanyakan urgensi kerja sama luar provinsi tersebut. “Ada apa dengan panitia? Mengapa harus ke Jawa Barat?” cecarnya penuh emosi.

Ketua Panitia Kabur, Bebankan Biaya ke Peserta :
Sikap defensif ditunjukkan oleh Ketua Tim Pengisian Perades Sukodono, Muhdori. Saat dicegat awak media untuk dimintai konfirmasi, ia memilih bungkam, memberikan pernyataan singkat, lalu bergegas pergi meninggalkan lokasi.

“Kami sudah putuskan hari Senin, 18 Mei 2026, tes tetap di Cirebon. Peserta wajib berangkat menggunakan biaya pribadi masing-masing. Panitia tidak menanggung!” ucap Muhdori sambil berjalan tergesa-gesa.
Mantan Kades: Melanggar Aturan Anggaran Desa.

Pernyataan Muhdori langsung dibantah keras oleh mantan Kepala Desa Sukodono, Sudaryono. Menurutnya, pembebanan biaya perjalanan dan tes kepada peserta perorangan melanggar tata kelola anggaran desa yang berlaku.

Anggaran Sudah Ada: Dana operasional tahapan pengisian perades wajib dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Indikasi Pelanggaran: Meminta para peserta memakai uang mandiri dari peserta di tengah proses berjalan dinilai sangat aneh dan patut dicurigai secara hukum.
Dengan waktu pelaksanaan yang sangat mepet, para peserta yang merasa keberatan mendesak panitia untuk segera mengambil langkah penundaan demi persiapan kelayakan, biaya, dan keselamatan jarak jauh.