“Kami akan melihat evaluasi dari laporan BPK, kemudian mencari apa saja yang menjadi masalah dan apa yang perlu direkomendasikan untuk perbaikan ke depan,” jelas Muhamad Chomain Wahab.
Selain persoalan administratif dan keuangan, kinerja pembangunan manusia juga tidak luput dari pemantauan para anggota legislatif yang tergabung dalam pansus ini.
Pansus akan membedah capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sintang yang dilaporkan mengalami kenaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
Muhamad Chomain Wahab menilai perlu adanya pendalaman untuk mengetahui sejauh mana dampak kenaikan indikator tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“IPM memang meningkat, tapi tetap akan kita dalami dalam pembahasan pansus nanti,” ungkap Ketua Pansus tersebut.
Terkait dinamika anggaran, khususnya mengenai dana transfer dari pemerintah pusat yang dikabarkan belum terealisasi sepenuhnya, Pansus juga akan melakukan kajian lanjutan.
Isu dana pusat ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam mendanai program-program prioritas yang telah direncanakan.
“Kami belum mendalami terkait dana pusat yang belum tertransfer, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam forum pansus,” tambahnya.
Dalam menjalankan fungsinya, Pansus yang beranggotakan 12 orang ini akan memanggil berbagai Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait untuk memberikan penjelasan.
Sinergi dan keterbukaan data dari pihak eksekutif dipandang sebagai kunci utama agar Pansus dapat menghasilkan laporan evaluasi yang objektif dan konstruktif.
Diharapkan kehadiran Panitia Khusus ini mampu mendorong percepatan pembangunan serta perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sintang agar lebih akuntabel.***
https://wa.me/message/BCEUFAL7LBUZJ1
Ucapan Lebaran 2026