Dana BOK Puskesmas Kota Kutacane Jadi Sorotan, Transparansi Dipertanyakan, APH Diminta Lidik

*Dana BOK Puskesmas Kota Kutacane Jadi Sorotan, Transparansi Dipertanyakan, APH Diminta Lidik*

Mikro,TV,ID, Agara – Polemik terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, terus bergulir dan menjadi perhatian publik.

Setelah sebelumnya muncul sorotan terkait transparansi penggunaan dana tersebut, kini mencuat dugaan adanya modus permainan anggaran serta mekanisme klaim layanan BPJS yang dinilai perlu ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.

Sejumlah sumber yang dihimpun media ada dugaan dalam pengelolaan anggaran kesehatan di tingkat puskesmas, potensi penyimpangan dapat terjadi melalui berbagai pola.

Mulai dari kegiatan yang dilaporkan namun tidak sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan, hingga dugaan ketidaksesuaian antara data pelayanan pasien dengan klaim yang diajukan ke BPJS.

Sorotan tajam juga disampaikan oleh Ketua Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara, Dahriansyah, yang mendesak Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), serta pihak Kejaksaan untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana kesehatan di Puskesmas Kota Kutacane.

“Jika memang tidak ada masalah, tentu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Justru audit sangat penting agar semuanya jelas dan transparan di hadapan publik,” kata Dahriansyah kepada awak media, Rabu (11/3/2026).

Dahriansyah menilai, dana BOK merupakan anggaran negara yang harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut diperuntukkan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

“BOK itu bukan dana kecil. Jika pengelolaannya tidak transparan, wajar jika publik mempertanyakan. kami meminta Inspektorat dan APH melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” tegasnya.

Dikatakan Dahriansyah, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian publik dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang. Di antaranya terkait kegiatan yang dilaporkan dalam penggunaan dana BOK yang diduga tidak sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan, penggunaan anggaran operasional yang dinilai kurang transparan, serta adanya kecurigaan ketidaksesuaian antara data pelayanan pasien dengan klaim BPJS yang diajukan.