Kajari Aceh Tenggara Diminta Lidik Dana Desa Kute Bambel Gabungan Tahun 2025 Diduga Syarat KKN

*Kajari Aceh Tenggara Diminta Lidik Dana Desa Kute Bambel Gabungan Tahun 2025 Diduga Syarat KKN*

Mikro, TV,ID Agara – Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara didesak untuk segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa Kute Bambel Gabungan Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2025, pasalnya, realisasi dana desa tahun tersebut diduga terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Desakan tersebut menyusul adanya dugaan kuat penyimpangan dan mark-up anggaran pada sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2025 yang berjumlah sebesar Rp915.632.000,00, karena itu dinilai tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Setidaknya terdapat beberapa item kegiatan yang diduga syarat penyimpangan yang dilakukan oknum kepala desa pada tahun anggaran 2025. Informasi sudah kita terima, tinggal APH memanggil kepala desa terkait dugaan kegiatan fisik tersebut,” kata Adrian sekretaris Tipikor kepada awak media Jumat 13 Februari 2026.

Dijelaskannya, dana normalisasi dan pembersihan saluran irigasi yang diduga terjadi mark-up anggaran, karena volume dan kualitas pekerjaan di lapangan tidak sebanding dengan nilai yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kemudian, pengadaan bantuan semprot elektrik yang diduga kuat mengalami mark-up harga, baik dari sisi jumlah unit maupun spesifikasi barang. Pengadaan mesin penetas telur yang diduga fiktif, karena tidak ditemukan secara jelas keberadaan maupun pemanfaatannya oleh masyarakat kata Adrian.

Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Kute (BUMK) yang dinilai tidak transparan dan patut diduga menjadi pintu masuk penyalahgunaan anggaran Dana Desa. Adrian menegaskan, bahwa dugaan penyimpangan ini tidak boleh dibiarkan, mengingat Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa.