MikroTV.ID, Sintang, Kalbu – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, H. Indra Subekti, mengungkapkan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berujung pada pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk Kabupaten Sintang.
Hal tersebut disampaikan Indra Subekti usai mengikuti konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Komisi II DPR RI pada 20 April 2026 lalu di Jakarta.
Konsultasi tersebut dilakukan bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sintang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rombongan terdiri dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpak, Wakil Ketua II Sandan, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, anggota Pansus I, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Indra Subekti, persoalan pemangkasan anggaran menjadi salah satu poin penting yang disampaikan langsung kepada pemerintah pusat dalam forum tersebut.
“Saat konsultasi tersebut, kami memang menyampaikan dampak pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Kami berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Indra Subekti saat ditemui di Sintang, Minggu (26/4/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut menjelaskan, dalam rapat konsultasi itu, Banggar DPR RI juga menghadirkan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, khususnya dari Direktorat Dana Transfer Daerah serta Direktorat Pajak Daerah.
Menurut Indra Subekti, kehadiran kementerian teknis tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung kondisi fiskal yang dihadapi Kabupaten Sintang.
“Karena itu memang menjadi tupoksi mereka, kami menyampaikan langsung kondisi anggaran di Kabupaten Sintang. Banggar tentu berkaitan erat dengan seluruh aspek keuangan dan anggaran,” jelas Indra Subekti.
Ketua DPRD Sintang itu menilai, komunikasi langsung dengan pemerintah pusat sangat penting agar kondisi riil daerah dapat dipahami secara menyeluruh, terutama di tengah kebijakan efisiensi yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.
Pemangkasan anggaran, lanjut Indra Subekti, berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah, termasuk dalam pembiayaan program prioritas dan pelayanan publik.
Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mencari solusi, baik melalui optimalisasi pendapatan asli daerah maupun memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Sintang, DPR RI, dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam pengelolaan dana transfer daerah dan kebijakan fiskal.
Melalui koordinasi yang lebih kuat, pemerintah daerah berharap penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.***
https://wa.me/message/BCEUFAL7LBUZJ1
Ucapan Lebaran 2026