” Rapat koordinasi ini sangat signifikan dan penting terutama pembahasan terkait kesiapan pemerintah dalam menerima tamu dan Kontingen PON yang akan tiba nantinya,” cetusnya.
Bakri juga menjelaskan, dalam rapat tersebut juga membahas terkait pelaksanaan expo usaha mikro kecil menengah (UMKM), tentunya akan diselenggarakan pihak kabupaten kota dan pemerintah provinsi Aceh melalui Dinas Koperasi & UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Berikutnya, event Pariwisata yang akan digelar oleh Dinas Pariwisata, kemudian skema work from home (WFH) bagi ASN dan pengerahan murid sekolah selama PON, mobilisasi ASN dan tenaga kontrak sebagai LO atau VO acara PON, promosi & marketing, media center & IT dan venue serta promosi lokasi.
Selain itu kata Bakri tak kalah penting yaitu pembahasan terkait pengelolaan sampah dilokasi PON nantinya. Hal tersebut harus ada peran serta pemerintah desa saat festival nonton bareng, layanan air bersih, layanan pemadam kebakaran, layanan pariwisata, hotel dan restoran, layanan mode tranportasi atau angkutan umum selama pelaksanaan PON berlangsung dan layanan parkir oleh pihak Dinas Perhubungan.
Begitu juga mengenai listrik,layanan Pertamina di sejumlah SPBU, jaringan internet dan telepon hingga tindak identifikasi proyek pembangunan fisik yang dapat menganggu aktivitas PON khususnya yang ada di Aceh.
Menurutnya, pembahasan dalam rapat tersebut merupakan berbagai aktivitas penting dan dianggap urgent menuju suksesnya pelaksanaan PON Aceh-Sumut XXI pada 8 hingga 20 September 2024 nanti.
https://wa.me/message/BCEUFAL7LBUZJ1
Ucapan Lebaran 2026