DPRD Sintang Kawal Akuntabilitas, Bupati Tegaskan Rekomendasi LKPj Jadi Kompas Perbaikan Kinerja

MikroTV.ID, Sintang, Kalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang secara resmi merampungkan fungsi pengawasan melalui penyerahan rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj Bupati Sintang Tahun Anggaran 2025.

Catatan evaluasi ini diserahkan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Sintang, Kamis, 30 April 2026.

Ketua DPRD Sintang, H. Indra Subekti, memimpin langsung jalannya sidang didampingi Wakil Ketua I Yohanes Rumpak dan Wakil Ketua II Sandan.

Juru bicara Panitia Khusus LKPj, Anastasia, memaparkan secara gamblang sejumlah rekomendasi krusial yang menyentuh berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada jajaran eksekutif.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah selama tahun 2025 benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat luas.

Menanggapi poin-poin tersebut, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menegaskan bahwa LKPj bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen untuk memotret capaian serta kendala nyata di lapangan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, proses ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui lembaga legislatif yang merepresentasikan suara rakyat.

“LKPj ini merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat melalui DPRD,” ujar Gregorius Herkulanus Bala saat memberikan sambutan di hadapan anggota dewan.

Orang nomor satu di Bumi Senentang ini juga memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi anggota pansus yang telah bekerja keras selama satu bulan, termasuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Bupati meyakini bahwa masukan hasil pencermatan mendalam oleh pihak legislatif akan menjadi energi baru bagi peningkatan efektivitas pemerintahan ke depan.

“Pada prinsipnya kami menerima dan menyambut dengan terbuka seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati.

Komitmen tersebut akan diwujudkan dengan menjadikan seluruh poin rekomendasi sebagai acuan utama dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2026.

Halaman: