Evaluasi terhadap temuan-temuan BPK dinilai sangat krusial guna memastikan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Dari hasil kajian tersebut, Pansus nantinya akan merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan yang sifatnya wajib untuk ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif ke depan.
“Kami akan melihat evaluasi dari laporan BPK, kemudian mencari apa saja yang menjadi masalah dan apa yang perlu direkomendasikan untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.
Selain persoalan administratif dan keuangan, Pansus juga akan membedah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sintang yang dilaporkan mengalami tren positif.
Chomain menilai perlu adanya pendalaman data untuk mengetahui sejauh mana kenaikan angka IPM tersebut berkorelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Pansus juga mengagendakan kajian terhadap dinamika dana transfer dari pemerintah pusat yang dikabarkan belum terealisasi sepenuhnya pada tahun anggaran sebelumnya.
Isu dana pusat ini menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai berbagai program prioritas yang sudah direncanakan.
“Kami belum mendalami terkait dana pusat yang belum tertransfer, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam forum pansus,” tambah Chomain Wahab.
Dalam menjalankan fungsinya, Pansus yang beranggotakan para wakil rakyat ini akan memanggil berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan klarifikasi data.
Sinergi dan keterbukaan informasi dari pihak eksekutif dipandang sebagai kunci utama agar Pansus dapat menghasilkan laporan evaluasi yang objektif bagi publik.
Diharapkan, kehadiran Pansus LKPj ini mampu mendorong percepatan pembangunan serta menciptakan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sintang yang lebih akuntabel dan transparan.***
https://wa.me/message/BCEUFAL7LBUZJ1
Ucapan Lebaran 2026