“Jika dari hasil penelusuran awal ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka pihaknya akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” cetusnya.
Diberitakan sebelumnya, Polemik terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, terus bergulir dan menjadi perhatian publik.
Setelah sebelumnya muncul sorotan terkait transparansi penggunaan dana tersebut, kini mencuat dugaan adanya modus permainan anggaran serta mekanisme klaim layanan BPJS yang dinilai perlu ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.
Sejumlah sumber yang dihimpun media ada dugaan dalam pengelolaan anggaran kesehatan di tingkat puskesmas, potensi penyimpangan dapat terjadi melalui berbagai pola.
Mulai dari kegiatan yang dilaporkan namun tidak sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan, hingga dugaan ketidaksesuaian antara data pelayanan pasien dengan klaim yang diajukan ke BPJS.
Sorotan tajam juga disampaikan oleh Ketua Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara, Dahriansyah, yang mendesak Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), serta pihak Kejaksaan untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana kesehatan di Puskesmas Kota Kutacane.
“Jika memang tidak ada masalah, tentu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Justru audit sangat penting agar semuanya jelas dan transparan di hadapan publik,” kata Dahriansyah kepada awak media, Rabu (11/3/2026).
https://wa.me/message/BCEUFAL7LBUZJ1
Ucapan Lebaran 2026