Menteri ESDM Soroti Banyaknya Lapangan Minyak Mangkrak, Tunggu Arahan Persiden Untuk Mengevaluasi

Sebagai dasar hukum untuk tindakan ini, Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan.

Regulasi ini secara jelas mengatur kriteria blok migas terlantar, yang meliputi lapangan non-produksi selama dua tahun berturut-turut, Plan of Development (POD) selain yang pertama tidak dikerjakan selama dua tahun, serta struktur
discovery yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu tiga tahun.

Regulasi tersebut merinci kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang belum diusahakan, termasuk lapangan minyak yang tidak diproduksikan selama dua tahun berturut-turut, atau lapangan dengan POD selain POD pertama yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.

Kriteria lainnya adalah apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery namun tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut, yang menunjukkan adanya blok migas terlantar.

Dalam acara peresmian yang sama, Presiden Prabowo Subianto hadir secara hybrid dan menyampaikan apresiasinya atas beroperasinya Lapangan migas Forel sejak 12 Mei 2025, yang telah mampu memproduksi 10.000 BOPD dan berpotensi hingga 13.500 BOPD.

Lapangan Terubuk, yang mulai berproduksi sejak 24 April 2025 dengan kapasitas awal 4.000 BOPD, ditargetkan mencapai 6.500 BOPD dan 60 MMSCFD gas setelah fasilitas Terubuk M beroperasi pada Oktober mendatang.

Total tambahan kapasitas produksi dari kedua lapangan ini mencapai 30.000 BOEPD, dengan total nilai investasi sebesar USD 600 juta. Proyek lapangan minyak ini juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 2.300 orang pada masa konstruksi.

Dengan adanya restu dari Presiden, Menteri Bahlil meyakini bahwa evaluasi dan penataan ulang izin KKKS diharapkan dapat mempercepat pengelolaan blok-blok migas terlantar, secara signifikan mendongkrak produksi migas nasional, dan pada akhirnya mewujudkan kedaulatan energi yang menjadi visi pemerintah.