“Saya tidak akan tinggal diam, saya akan terus menyanggah berita tersebut karena tindakan seperti ini hanya akan menciptakan kegaduhan di masyarakat,” tegasnya.
YPT berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi media untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta selalu mengutamakan konfirmasi agar berita yang dipublikasikan akurat dan tidak merugikan pihak manapun.
Komentar Sekretaris PWRI Sintang, Edy Rahman, S.Sos.
Edy Rahman, S.Sos., anggota PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) dan Sekretaris DPC PWRI Sintang, turut mengomentari rilis berita tersebut pada Selasa, 30 Juli 2024.
“Hak Jawab (Sanggahan) diatur dalam UU Pers yang berlaku dan wajib diterbitkan oleh media,” kata Edy kepada awak media melalui rilis tertulis.
Namun, Hak Jawab tersebut bukanlah sesuatu yang harus diakui kebenarannya tanpa proses hukum.
Pemberitaan oleh media online mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi adalah kontrol sosial oleh wartawan, salah satu fungsi PERS yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk yang diberitakan dan APH (Aparat Penegak Hukum).
“Kontrol sosial oleh wartawan adalah perintah UU Pers yang berlaku,” kata Edy.
Edy juga meminta pihak APH Polda Kalbar dan jajarannya di Polres Kapuas Hulu untuk menyelidiki hal ini.
“Agar masalah ini jelas dan tidak ada dusta atau sandiwara, hanya fakta. Kami minta Polda Kalbar dan Polres Kapuas Hulu melakukan proses hukum mulai dari penyelidikan,” lanjutnya.
Hasil penyelidikan dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat luas, seperti wartawan yang membuat berita sebagai laporan kepada masyarakat.
https://wa.me/message/BCEUFAL7LBUZJ1
Ucapan Lebaran 2026